Kebijakan Fiskal Mendorong Ekonomi Berkeadilan dan Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Negara

Prof Mardiasmo menyampaikan materi Kuliah Umum di UTY

Prof Mardiasmo PhD, MBA, CfrA., QIA., Akt., CA., FCMA., CGMA, menyampaikan materi Kuliah Umum di UTY

Dahulu 80% kekayaan Indonesia, dikuasai oleh 1% jumlah penduduk Indonesia saja. Sekarang perbandingannya agak lumayan, karena turun menjadi 1% orang Indonesia menguasai 60% kekayaan Indonesia. Dari angka itu, menunjukkan bahwa ketimpangan antara orang kaya dan miskin di Indonesia masih cukup besar, kata Prof. Mardiasmo, PhD, MBA, CfrA., QIA., Akt., CA., FCMA., CGMA, Wakil Menteri Keuangan RI, dalam kuliah umum di Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY), Sabtu 29 April 2017. Kuliah umum bertajuk “Kebijakan Fiskal Mendorong Ekonomi Berkeadilan dan Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Negara” tersebut diikuti hampir 200 mahasiswa dan para dosen UTY.

Ketimpangan tersebut masih ditambah lagi dengan ketimpangan akses, pembangunan, dan informasi yang tidak merata antar daerah-daerah. Ia mencontohkan begitu besar bedanya antara kondisi di Jawa dan luar Jawa terutama di pelososk-pelosok. “Padahal Pancasila dan Undang Undang Dasar mengamanatkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama” lanjut Mardiasmo.

Dosen dan mahasiswa UTY antusias mengikuti kuliah Prof Mardiasmo

Dengan penuh semangat, Dosen dan Mahasiswa UTY mengikuti Kuliah Umum dari Prof Mardiasmo

Dengan komitmen untuk mewujudkan kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya dikuasai oleh orang-orang / kelompok-kelompok tertentu saja, maka saat ini Pemerintah Indonesia menggulirkan kebijakan fiskal yang disebut Arus Baru Ekonomi Indonesia, berupa kebijakan ekonomi berkeadilan. Kebijakan tersebut merupakan implementasi Pancasila dan UUD, yang mengedepankan aspek pemerataan,” kata Mardiasmo. Adapun kebijakan ekonomi berkeadilan tersebut mencakup tiga pilar, yakni kebijakan berbasis lahan, kebijakan berbasis kesempatan, dan kebijakan berbasis peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), jelasnya.

Lebih lanjut ia memaparkan bahwa kebijakan berbasis lahan meliputi reformasi agraria, pertanian, perkebunan, kelautan dan masyarakat miskin kota. Reformasi agraria merupakan hal yang sangat penting, mengingat prosentase terbesar penduduk Indonesia adalah petani. Selain itu Indonesia juga terus berupaya menciptakan kedaulatan pangan.  Namun ia mengungkapkan, bahwa kalau orang hanya menggarap tanah orang lain, maka orang tersebut tidak dapat disebut petani. Sebaliknya, orang yang memiliki lahan berhektar-hektar  yang dikerjakan orang lain, maka iapun juga bukan kategori petani.

Kebijakan berbasis kesempatan meliputi sistem pajak berkeadilan, manufaktur, informasi, teknologi, pendidikan,  ritel dan pasar, pembiayaan dan anggaran pemerintah. Ia menyampaikan bahwa APBN disusun untuk seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan fungsi pajak dalam pemerataan adalah menyedot pajak dari mereka yang mampu, untuk memfasilitasi bagi mereka yang kurang mampu. Dengan kebijakan ini, konsep pembangunan Indonesia adalah inklusif yang diarahkan kepada seluruh warga negara Indonesia, ungkapnya.

Sedangkan kebijakan berbasis peningkatan kualitas SDM meliputi vokasi, kewirausahaan dan pasar tenaga kerja. Ia sangat sedih, ketika negara-negara lain memandang tenaga kerja Indonesia dengan stigma sebagai tenaga rendahan, misalnya pembantu rumah tangga, atau tenaga produksi pabrik. Padahal orang-orang Indonesia sudah terdidik dan pintar-pintar, jelasnya.

Dari aspek akuntabilitas, Mardiasmo menyampaikan bahwa saat ini Indonesia terus mengembangkan pengelolaan keuangan negara dengan menggunakan accrual basis. Menurutnya kelebihan accrual basis dengan double entry, adalah dalam pertanggungjawaban. Yakni semua pengeluaran dicatat berikut peruntukannya, dan dapat dibuat neraca. Sedangkan dengan konsep single entry tidak dapat dibuat neraca. Saat ini Kementerian Keuangan RI sedang serius menerapkan konsep accrual basis tersebut dengan menggunakan bantuan teknologi informasi. Untuk meningkatkan akuntanbilitas kepada bangsa Indonesia, kini terus diupayakan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang berkualitas, yakni laporan dengan kualifikasi yang bisa mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Rektor UTY Dr. Bambang Moertono Setiawan, MM., Akt., CA memberikan sambutan

Rektor UTY Dr. Bambang Moertono Setiawan, MM., Akt., CA memberikan sambutan

Sementara itu Rektor UTY Dr. Bambang Moertono Setiawan, MM., Akt., CA dalam sambutannya menyampaikan bahwa Jogja menduduki rangking tertinggi dalam hal ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin dan kaya. Hal ini ditunjukkan dengan Gini Ratio sebesar 0,4425. Angka ini bahkan melampaui Jakarta sebesar 0,397.

Menurutnya pengelolaan keuangan negara merupakan suatu kegiatan yang mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Sehingga UTY memandang perlu untuk membuka wawasan mahasiswa dengan menghadirkan pakar sekaligus praktisi. Tidak tanggung-tanggung kali ini UTY  menghadirkan Prof. Mardiasmo, yang secara kepakaran merupakan Profesor pertama di Indonesia dalam bidang akuntansi sektor publik. Sedangkan dari sisi praktisi merupakan Wakil Menteri Keuangan.   

Dalam kesempatan itu Bambang Moertono menyampaikan bahwa saat ini UTY sedang melakukan re-desain kurikulum semua prodi yang berbasis pada SN-Dikti dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), serta pembenahan berbagai fasilitas kuliah dan PBM. Hal ini untuk menghasilkan capaian pembelajaran yang berkualitas. Ia berharap cita-cita UTY untuk ikut membangun peradaban bangsa dapat terwujud.